KULON PROGO (wartakonstruksi.com) – Proyek pembangunan rel kereta bandara dan stasiun Kedundang dikeluhkan. Pasalnya, pelaksana proyek yang sudah berjalan 1 bulan dinilai tidak transparan dan tidak menghargai warga lokal.

Demikian diungkapkan Lurah Kulur, Kecamatan Temon, Adi Nugroho S.Pt kepada media ini, Senin (20/7/2020). Menurutnya, warga setempat yang diwakili kelurahan dan kecamatan seperti disepelekan dan dianggap tidak ada.

Baca juga

• Jl Merbabu Sleman: Baru Kemarin Koordinasi, Sekarang Dipakai Parkir Lagi
• Jembatan Muja muju Tak Kunjung Dibuka, Kontraktor Diuntungkan?
• Musda I Gabpeknas Kulon Progo: Fitroh Didapuk Jadi Ketua Umum, Gendut Minarto Dewan Penasehat

Dia mencontohkan, mengingat situasi masih rawan dan rentan penyebaran Covid-19, pihaknya sudah mencoba meminta data kepada pelaksana proyek untuk memastikan kondisi kesehatan para pekerjanya. Alasannya, sebagian besar pekerja yang terlibat dalam proyek garapan Istaka Catur Mina, KSO ini didatangkan dari luar provinsi.

“Mereka ini kan sebagian besar dari luar ada dari Sragen, Grobogan dan lain-lain. Hal ini kan mengkhawatirkan kalau-kalau nanti membawa virus Covid-19. Warga kami saja yang baru datang bepergian dari luar kota kita opyak-opyak untuk rapidtest , sampai karantina mandiri 14 hari diberlakukan,” terang Adi.

Namun sayang, kekhawatiran itu tidak berbalas. Undangan resmi pihak desa untuk membahas soal ini, tidak diindahkan. Undangan resmi yang yang disampaikan kepada pelaksana tidak dibalas, bahkan tidak ada konfirmasi apa-pun.

Anehnya , alih-alih datang baik-baik dan memastikan kondisi kesehatan pekerjanya, pihak pelaksana justru datang ke kecamatan dengan dikawal anggota yang mengaku dari unsur BIN. Kondisi itu tentu disayangkan karena jelas-jelas menunjukkan arogansi pelaksana proyek yang justru adalah perusahaan milik plat merah.

“Sampai sekarang tidak ada data apa-apa. Lalu kami ini mereka anggap apa?” tanyanya kesal.

Persoalan lain, proses ganti rugi lahan warga yang terdampak masih belum clear. Meski tidak banyak, namun hal itu menyangkut hak warganya. Kemudian persoalan uang debu sebagai kompensasi warga yang terdampak juga tidak ada kejelasan. Padahal proyek itu jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi warga yang ada di sekitar lokasi.

Selain itu, proyek yang nilainya miliaran rupiah tersebut tidak mengakomodir tenaga lokal, demikian disampaikan kepala dukuh Tigaron, Sawal. Menurutnya warga yang terlibat dalam proyek itu hanya sedikit, tidak lebih dari 10 orang itu pun dari beberapa padukuhan, padahal, lanjut dia, antusiasme warganya untuk bekerja cukup tinggi mengingat angka lesunya perekonomian warga akibat dampak dari Covid-19.