YOGYAKARTA (wartakonstruksi.id) - Pemindahan warga di dalam dan sekitar Situs Tamansari yang terletak di Kampung Taman, Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta sudah sejak lama diwacanakan. Warga sekitar Berharap pemindahan itu tidak dilakukan. "Rencana pemindahan itu sudah lama kami dengar. Tapi itu akan sangat sulit dilakukan. Soalnya dasar kami di sini dasarnya pada zaman Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, terus ini menjadi kampung," ucap Sigit Wasono (83), warga Kampung Taman RT 40 RW 10 saat ditemui wartakonstruksi.id. Baca juga:

• Banyak Rumah Bersertifikat di Kompleks Tamansari, Satu Bertahan di Dalam Situs
• Perkuatan Tebing Sungai Belik Terkendala, Aliran Tuk Lebih Cepat dari Pompa
• Soroti Lift Gedung Arsip DPMPPT Sleman, APK: Lift Tidak Urgen

Sigit yang rumahnya berbatasan langsung dengan Gedung Pulau Cemeti di dalam Kompleks Tamansari mengungkapkan, awalnya di Tamansari belum ada perkampungan seperti saat ini. Kemudian saat HB IX bertahta, para abdi dalem diberi tanah di tempat itu. Saat ini rumah-rumah tersebut sudah ditempati oleh anak dan cucu, parahnya bahkan ada juga yang sudah diperjualbelikan. Kalau pendapat pribadi, ujar Sigit, ia mengaku tidak masalah jika dipindahkan. Akan tetapi dipindahkan ke tempat yang layak. "Saya tidak punya sertifikat, tapi kami punya surat kuasa saat HB IX berkuasa dulu. Kalau yang lain macam-macam, ada yang bersertifikat ada yang belum. Sebenarnya Kampung Tamansari ini semua di dalam situs," terang Sigit.

Sigit menjelaskan, dahulu di tempat itu ada penguasa yang ditugaskan silih berganti. Petugas-petugas tersebut ada yang menjual tanah dan sebagainya. Khusus di sekitar Tamansari itu ada dua pihak yang berkuasa, yakni pertama dipegang oleh pihak Cagar Budaya DIY dan yang kedua dipegang oleh pihak Kraton yakni Panitikismo Sayangnya, lanjut dia, Panitikismo dinilainya tidak konsekuen. Ia mencontohkan banyak yang melanggar aturan, tetapi didiamkam saja. “Misalnya rumah di dalam dekat swimming pool dekat halaman luas, itu kan pernah mau digusur, tapi sulit. Sulitnya gak tahu saya. Itu kan melanggar juga," keluhnya.

Ketua RT 36, Antonius Sasongko menambahkan, wacana relokasi itu sejak dirinya masih duduk di bangku SD. "Saat ini belum terealisasi, tapi sejak ada dana keistimewaan (danais) ini kami patut khawatir. Dulu sebelum ada danais kita tenang, tapi sekarang mulai ada pengukuran juga. Ya mungkin kemungkinan besar akan direlokasi," katanya. Dia menjelaskan, pengukuran dilakukan pada dasarnya agar pihak Keraton mempunyai data terbaru. Namun, kepastian apakah jadi atau tidak relokasinya dilakukan, Sasongko mengaku masih belum tahu. "Kita sekarang ini fokus memperkuat kampung, agar kampung ini mempunyai nilai tawar agar tidak digusur. Kita kan sudah terkenal dengan kampung siber. Mau apa kampung ini berantakan? padahal kita sudah terkenal sampai internasional," ucap Antonius. Dia berharap agar kampung itu ditata saja, tanpa perlu digusur sehingga warga dapat membangun kampung lebih baik lagi. (Redaksi WK)