SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Berbagai upaya ditempuh oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Selomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman guna memaksimalkan penggunaan dana desa. Salah satunya terserap bagi pengembangan Pasar Sidorejo Baru yang berbadan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Baru saja kami alokasikan dana desa sebesar Rp 150 juta bagi BUMDes di Pasar Sidorejo Baru, tujuannya membantu pedagang Pasar Sidorejo Baru agar tidak terjerat bank plecit (rentenir- red),” jelas Kepala Desa Selomartani, Nur Widayati SH kepada wartakonstruksi.com, Senin (2/7/2018). Baca juga:

• Pemdes Caturtunggal Dorong Percepatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik
• Kejari Sleman Naikkan Perkara Penyelewengan ADD Banyurejo ke Penyidikan
• Dukung Kawasan Indische, Begini Detil Pekerjaan Pedestrian Kotabaru

Dana tersebut, menurut dia, akan dikelola sebagai dana pinjaman bagi pedagang pasar. ”Selain dipinjamkan bagi pedagang pasar dan pelanggan tetap Pasar Sidorejo Baru. Kalau dana tersebut berkembang nantinya sebagian akan kita alihkan untuk pembangunan lainnya,” ungkap Nur Widayati yang juga menjabat pembina BUMDesa Selomartani. Selain itu, dalam waktu dekat akan dilakukan proyek pengecoran jalan di Padukuhan Salakan dan Padukuhan Kledokan yang ambil dari dana desa. ”Alokasi dana desa juga akan kita aplikasikan bagi pembangunan talud dan pengecoran jalan di dua Padukuhan yakni Salakan dan Kledokan nominal anggaran  Rp 50 juta. Tapi baru mau dilaksanakan.  Ada juga alokasi untuk pemberdayaan dan pelatihan pengembangan jamur tiram .Kita upayakan pembangunan dapat merata tentunya dengan dukungan swadaya masyarakat juga,” jelasnya.

Pengembangan Pasar Sidorejo Baru dilakukan dengan memanfatkan dana desa Selomartani. Dana digunakan untuk menjauhkan pedagang dari rentenir. Foto: Eko P

Dari perencanaan, saat ini Pemdes Selomartani masih menunggu pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Sleman. ”Kita juga mengajukan dana BKK, rencananya untuk pengaspalan jalan, menurut informasi dan akan turun sekitar bulan Juli 2018,” jelasnya. Dia menambahkan, dalam pengelolaan anggaran dana desa pihaknya berupaya selalu terbuka dan akuntabel. ”Kita libatkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa, masyarakat bisa juga melaksanakan pembangunan secara swakelola. Dana bisa kita manfaatkan dari rekening desa melalui bendahara desa.Kita selalu bekerja sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” tambahnya. (Redaksi WK)