SLEMAN, (wartakonstruksi.com) - Tutup saluran drainase di bahu Jalan Arteri (Ring Road) Utara, tepatnya di depan Pasar Condongcatur, ambrol setelah sebuah bus berhenti sejenak di lokasi tersebut. Sopir bus diduga tidak mengetahui bahwa area tempatnya berhenti merupakan tutup saluran air.

Akibat kejadian itu, sebagian penutup drainase jebol dan menimbulkan lubang cukup dalam di tepi jalur utama, yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Baca juga

• Proyek Pasar Terban Selesai, Diserahkan ke Pemkot, Dioperasionalkan Desember
• Dirut PDAM Sleman: Fokus Benahi K4 dan Ekspansi Jaringan
• Truk Tambang ‘Ngeyel’ Lewati Jalan Kayunan - Candi, Rambu Pengalihan Arus Minim

Taufik BSC dari LSM senior menilai ambrolnya tutup saluran tersebut disebabkan oleh kualitas penulangan yang tidak sesuai dengan standar konstruksi jalan nasional. Dari pengamatannya di lokasi, besi yang digunakan berdiameter kecil dan tidak proporsional untuk menahan beban kendaraan berat. 

“Saya lihat dari potongan yang patah, besinya kecil, mungkin hanya 6 atau 8 milimeter. Padahal untuk saluran kabupaten saja sudah menggunakan besi 10 dan 12 BJTS,” ujarnya kepada media ini.

Menurut Taufik, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan teknis dalam proyek infrastruktur. Ia menilai, tutup saluran di jalan nasional seharusnya dirancang agar mampu menahan beban dinamis dari kendaraan besar yang kerap melintas. 

“Kalau desain dan materialnya tidak sesuai, ya pasti mudah rusak. Ini bukan sekadar penutup parit, tapi bagian dari sistem drainase jalan yang harus kuat,” tambahnya.

Ia juga berharap instansi terkait, seperti Dinas PUP ESDM DIY dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DIY–Jateng, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. 

“Kalau di depan pasar saja bisa jebol, jangan-jangan di titik lain juga sama kondisinya. Sebaiknya segera diperiksa dan diperbaiki sebelum ada korban atau kendaraan yang terperosok,” pintanya.

Kondisi ambrolnya saluran ini menyoroti persoalan klasik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, yaitu lemahnya pengawasan mutu di lapangan. Proyek yang seharusnya dikerjakan sesuai spesifikasi teknis sering kali hanya mengejar target serapan anggaran, tanpa memperhatikan standar keamanan dan durabilitas konstruksi.

Jika pola seperti ini terus berulang, maka publiklah yang menanggung risiko kerusakan, kecelakaan, hingga pemborosan dana negara akibat perbaikan berulang.

Selain menjadi persoalan teknis, kejadian ini juga mengindikasikan perlunya evaluasi sistem pengawasan lintas instansi. Balai jalan dan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar setiap pekerjaan publik baik kecil maupun besar memiliki tanggung jawab teknis yang jelas. 

Audit material dan struktur perlu dilakukan secara transparan agar masyarakat tahu sejauh mana standar keselamatan benar-benar diterapkan di proyek infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat.